Januari 19, 2021

sulselnews.com

Informasi Aktual dan Berimbang

Akhirnya Disdik Makassar Buka SMP Negeri Baru. Simak Komentar Warga dan Syarat Cakep

3 min read

Dr. Abd Rahman Bando, M.Si

SULSELNEWS.COM – Setelah sekian lama diimpikan publik dan menjadi harapan anggota dewan akhirnya Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memutuskan membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru.

Pendirian SMPN baru tersebut sekaligus jadi kado dari pemerintah Makassar di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini, yang diperingati setiap tanggal 2 Mei.

Total ada 10 SMP Negeri baru bakal didirikan yang menyebar di tujuh wilayah kecamatan. Untuk Kecamatan Rappocini, Makassar dan Tamalate, masing-masing berdiri 2 SMPN baru. Sementara, di Kecamatan Panakkukang, Manggala, Wajo, dan Mariso masing-masing berdiri 1 SMPN baru.

Pendirian sekolah tersebut didasarkan pada kebutuhan maupun ketersediaan SMP Negeri di wilayah kecamatan. Salah satunya di kecamatan Makassar yang secara histori memang belum pernah miliki SMP Negeri.

Ke 10 SMP Negeri baru tersebut merupakan hasil dari penggabungan atau regrouping
49 SD Negeri melalui kajian sejak Januari 2019. Adapun SD regrouping akan ditutup. Sementara siswa, guru, dan asetnya akan dipindah ke sekolah hasil penggabungan.

“Pemkot Makassar mempersembahkan 10 SMP Negeri baru sebagai kado Hari Pendidikan Nasional. Ini hasil regrouping sejak Januari yang setelah melalui kajian, disetujui Wali Kota,” kata Kepala Dinas Pendidikan Makassar Abdul Rahman Bando di Makassar seperti dikutip IDM Times, Kamis (2/5).

Komentar Warga

Syamsuddin penduduk kecamatan Rappocini merasa senang mendengar bertambahnya SMP Negeri diwilayahnya. Ia pun mengaku sebagai warga patut berterima kasih. Menurutnya, kabar tersebut membuat ia dan warga lainnya tidak perlu lagi dibuat susah mencari SMP Negeri.

“Sangat bagus, kita tidak repot lagi harus menyekolahkan di sekolah yang jauh. Dan tentu saja masuk melalui jalur domisili semakin gampang,” kata Syam berdomisili jl. Veteran saat dimintai tanggapannya.

Ditempat terpisah, hal yang sama juga diungkapkan Fitriani warga kecamatan Makassar. Ibu dua anak ini mengaku gembira bila SMP Negeri akhirnya ada di kecamatan Makassar. Pasalnya kata dia, sudah lama kecamatan tempat tinggalnya tidak memiliki SMP Negeri.

Perempuan yang tinggal di kelurahan Bara-Baraya ini mengungkapkan, tahun ini anaknya pertamanya bakal tamat SMP sedang tahun depan giliran anaknya yang nomor dua masuk SMP.

“Syukur ku kodong tidak susah mi itu. Bukan apanya, yang saya dengar selalu, kalau pake KK tinggalnya kecamatan Makasar susah bersaing masuk SMP Negeri karena jalur domisili, kalah jarak” ucapnya.

Seperti diketahui, selama ini sebaran sekolah SMP Negeri di Kota Makassar tidak merata di semua wilayah kecamatan. Jumlah sekolah SMP Negeri saat ini, hanya 45 unit, dimana diantaranya 6 SMP Negeri masih kategori sekolah satu atap. Untuk jumlah SD Negeri 363 unit sementara SD swasta dan sederajat 136 unit.

Setiap tahun, daya tampung di SMP Negeri tidak berbanding dengan jumlah kelulusan SD yang ada. Tahun 2018 lalu saja, jumlah lulusan SD dikisaran 25 ribu sementara kemampuan menerima SMP Negeri hanya 11 ribu.

Calon Kepala Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi calon kepala sekolah.

Syarat ini didasarkan, keberadaan kepala sekolah bukan lagi tugas tambahan melainkan kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas memimpin dan mengelola satuan pendidikan.

Persyaratan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dalam Bab II Pasal 2 diatur bahwa guru dapat menjadi balon kepala sekolah apabila memenuhi sebelas persyaratan (a-k).

Surat Edaran Kemendikbud No 18356 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah menjelaskan, jika pengangkatan yang tidak memenuhi syarat dapat berakibat tidak sahnya untuk menduduki jabatan kepala sekolah yang berimplikasi pada Pengelolaan Dana BOS, Penerbitan Rapor, Penerbitan Ijazah dan Tidak Berhak atas Tunjangan Kepala Sekolah.

Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta dapat mentaati ketentuan persyaratan dalam pengangkatan kepala sekolah.

Penulis : @RuRi

Editor : Rusli Rifar