Januari 25, 2021

sulselnews.com

Informasi Aktual dan Berimbang

Jabatan Danny Pomanto Mau Berakhir Namun SMP Ini Belum Punya Kepsek Definitif

2 min read

Ilustrasi (net)

Makassar (SULSELNEWS.COM) – Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, sudah lebih empat bulan lamanya dua SMP Negeri favorit ini belum memiliki kepala sekolah definitif yang penunjukannya menjadi wewenang pemerintah kota Makassar.

Padahal, terhitung sudah seratus tiga puluh delapan hari, dua pimpinan SMP tersebut telah bertugas di Dinas Pendidikan kota Makassar. Yang menandakan pula, mereka berdua resmi bergeser posisi dari lembaga pendidikan (teknis) ke instansi struktural.

Itu setelah mereka berdua dilantik Walikota Makassar, Danny Pomanto dalam momen pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada 14 Desember 2018 lalu.

Mereka adalah Dr. Munir, M.Ag mantan Kepala SMP 6 dan Ruslan, S.Pd M.Pd mantan Kepala SMP 8. Munir saat ini diketahui, menjabat Kepala Bidang Pendidikan Dasar atau Kabid Dikdas sementara Ruslan menjabat Kepala Bidang Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan atau Kabid MGTK.

Selain SMP 6 dan SMP 8, masih ada tiga SMP Negeri dikota Makassar yang hingga detik ini juga tidak dipimpin oleh kepala sekolah defitif yakni SMP 45, SMP 40 dan SMP 5.

Sesuai informasi, ketiga SMP tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas (plt) kepala sekolah. Namun untuk SMP 5 sebagai plt, terbilang lama di sandang pasca kepsek Mustafa masuk pensiun dan meninggalnya Sudirman, plt sebelumnya.

Walau sudah beberapa kali pemerintah kota Makassar melakukan mutasi dan pelantikan pejabat baru setingkat eselon dalam mengisi yang kosong di beberapa institusi satuan kerja namun tidak demikian untuk lingkup pendidikan.

Pengisian yang lowong dan melantik kepala sekolah definitif belum dilakukan walaupun beberapa kepala sekolah telah memasuki masa pensiun ataupun meninggal dunia baik itu di SD dan SMP.

Terakhir kali pemerintah kota Makassar melaksanakan mutasi dan pelantikan kepala sekolah secara besar-besaran
di TPA Sampah Tamangapa, Maret 2016 lalu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2018 dan Surat Edaran Kemendikbud No 18356 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah mengatur mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi calon kepala sekolah.

Hal ini didasarkan pada keberadaan kepala sekolah bukan lagi tugas tambahan melainkan kepala sekolah adalah guru yang di beri tugas memimpin dan mengelola satuan pendidikan.

Jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah maka otomatis dianggap tidak layak menjadi kepala sekolah.

Rusli Rifar